KONAWE SELATAN – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) menyatakan keprihatinan atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, dugaan kriminalisasi terhadap pekerja yang menyeret nama PT CAM, serta konflik agraria yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurut HMKS, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan industrial, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak pekerja, hak masyarakat, serta penegakan keadilan dan kepastian hukum.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, mengatakan setiap dugaan pelanggaran terhadap hak normatif pekerja harus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, seluruh pihak perlu mengedepankan mekanisme hukum yang adil tanpa adanya tekanan maupun tindakan yang berpotensi menghambat masyarakat dan pekerja dalam memperoleh keadilan.
“Negara harus hadir memastikan bahwa setiap pekerja memperoleh perlindungan hukum yang sama. Jika terdapat dugaan pelanggaran ketenagakerjaan maupun kriminalisasi terhadap pekerja, maka seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan objektif agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Muh. Beni Saputra.
HMKS menilai persoalan yang berkembang di sekitar aktivitas perusahaan tidak dapat dipandang semata sebagai sengketa ketenagakerjaan. Organisasi tersebut juga menyoroti berbagai isu yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk dugaan intervensi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi serta konflik agraria yang dinilai belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh dan berkeadilan.
Menurut HMKS, penyelesaian konflik agraria harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Kepastian mengenai hak masyarakat atas lahan, ruang hidup, serta mekanisme penyelesaian sengketa perlu diwujudkan melalui dialog yang terbuka, menghormati hak-hak masyarakat, dan mengedepankan prinsip keadilan.
Sebagai putra daerah Konawe Selatan, Muh. Beni Saputra menegaskan bahwa pembangunan dan investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, masyarakat, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
“Keberadaan investasi seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru melahirkan persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, seluruh dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun persoalan sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan, perlu ditangani secara serius oleh instansi yang berwenang,” tegasnya.
HMKS mendesak instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap setiap dugaan pelanggaran yang mencuat sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum bagi seluruh pihak tanpa diskriminasi.
Selain itu, HMKS menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT CAM. Organisasi tersebut juga tidak menutup kemungkinan menggelar aksi demonstrasi apabila persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penanganan yang dinilai memadai dari pemerintah.
“Kami mengingatkan bahwa investasi yang ideal adalah investasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas tanpa mengabaikan kepentingan korporasi. Keduanya harus berjalan secara seimbang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum,” tutup Muh. Beni Saputra.
