KendariMerdeka.com, Konawe – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FGH Kab. Konawe) menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Selasa (29/12/2020). Mereka mempertanyakan perihal pengurangan insentif guru tahun anggaran 2021.
Guru merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam mendukung program pemerintah dalam rangka membangun sumber daya manusia demi mewujudkan nilai-nilai keluhuran dan cita-cita bangsa sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun bentuk kepedulian Hak Asasi Manusia maka perlu adanya kesetaraan dan kepedulian terhadap hak-hak profesi guru Honorer yang selama ini masih dianggap pelengkap dalam dunia pendidikan, khususnya di kabupaten Konawe.
Pada pernyataan sikapnya, Ketua Forum Guru Honorer Kab. Konawe Haspian, S.Pd menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menyepakati untuk menganggarkan insentif guru honorer senilai Rp2,4 M. Insentif itu bakal direalisasikan pada tahun 2021 mendatang.
“Kenyataanya pada rapat pembahasan dan penetapan anggaran di DPRD Konawe pada tanggal 22 Desember lalu, dana Insentif Guru Honorer yang telah disepakati senilai 2,4 M tidak semua terealisasi, dana yang terealisasi hanya 1,9 M yang dimana dana sebesar 622,500.000 untuk insentif guru honorer dengan jumlah penerima sebanyak 200 orang dan 1,349.770.587 M diperuntukan untuk Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/Kesetaraan. Hal ini membuat kami sangat kecewa,” bebernya.
Ketua Forum Guru Honorer Kab. Konawe, Haspian, S.Pd dan Koordinator Lapangan, Syah Mujur Bachri, S.Pd, meminta pihak terkait untuk meninjau ulang hasil keputusan pembahasan anggaran pada tanggal 22 Desember 2020, dengan melihat jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Konawe.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Konawe, Suriyadi yang juga berada di lokasi aksi menanggapi bahwa demonstrasi tersebut adalah hal yang sah sah saja.
“Guru honorer sangat membantu dalam mengisi kekosongan baik sekolah negeri maupun swasta di kabupaten Konawe, serta tugas dan tanggungjawab guru honorer tidak bisa disepelekan hampir dua kali lipat dari guru ASN, dan itu fakta,” jelas pria yang baru saja terpilih memimpin PGRI Konawe untuk kedua kalinya”.
Terkait langkah konkrit di pekan kedua Januari 2021. Akan ada pertemuan antara DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta perwakilan guru honorer kabupaten Konawe.
“Hasil dari pertemuan nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Konawe,” terangnya.
