KendariMerdeka.com, Konawe – Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI Kab. Konawe) mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe guna Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (20/1/2021). Mereka datang untuk mendengarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan selaku pejabat penguna anggaran/barang daerah perihal pengurangan insentif guru tahun anggaran 2021.
Pada pernyataannya Kadis Pendidikan Kabupaten Konawe Suryadi mengatakan, serap atau porsi pagu anggaran APBD yang masuk ke Dinas Pendidikan sebesar 5 M, maka kami tidak bisa berbuat banyak untuk merealisasikan anggaran 2,4 M sesuai tuntutan forum guru honorer karena kurangnya anggaran yang dikelola dinas pendidikan.
“Kami juga sudah mengusulkan sebanyak 1.698 guru honorer yang terdaftar di dapodik untuk mengikuti seleksi P3K,” ujarnya.
Lanjut Suryadi, minimnya porsi anggaran APBD yang masuk ke Dinas Pendidikan di tahun 2021 dan dengan adanya aplikasi baru yakni Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirilis Kemendagri.
“Setelah kami hitung ternyata yang bisa kami alokasikan dana insentif guru honor hanya sebesar 622.500 juta dengan kuota penerima Insentif sebanyak 200 orang selama enam (6) bulan, mulai Januari sampai Juni 2021,” Tuturnya.
Di tempat yang sama Ketua Forum Guru Honorer Kab. Konawe Haspian, S.Pd menyesalkan bahwa bukan hal yang baru lagi untuk pemerintah kabupaten Konawe. Pasalnya Pemda selalu beralasan dengan devisit anggaran dan itu bukan jawaban yang para guru honorer inginkan.
“Karena melihat dari salinan anggaran dan berbicara tentang manusianya itu lebih besar anggaran yang diperuntukan untuk Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/Kesetaraan sebesar 1,349.770.587 M, dibandingkan dengan tenaga guru yang memang benar-benar harus diperhatikan ternyata dana yang di alokasikan hanya sebesar 622.500.000 juta, apakah itu yang disebut manusiawi,” Terangnya.
