KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menguak informasi penting seputar pertambangan di wilayah koridor Sulawesi Tenggara.
Baru-baru ini, pihaknya mendapat informasi terkait rencana kegiatan pertambangan di kooridor CV Unaaha Bhakti Persada (CV UBP) yang disinyalir melibatkan oknum anggora DPR RI Fraksi – Partai “G”.
“Ini harus di monitor secara intens, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Ada pemufakatan jahat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menggali Sunber Daya Alam kami di Konawe Utara,” ucap direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, Jumat (22/9/23).
Lebih lanjut Hendro menuturkan, bahwa dalam rencana kegiatan pertambangan ilegal di lahan celah CV UBP ada oknum anggota DPR RI dari luar daerah SulawesinTemggara.
“Oknum anggota DPR RI ini bukan dari Dapil Sultra, melainkan dari luar Sultra. Kalau tidak salah dari fraksi Partai “G”. Ini yang mesti di monitor secara intens oleh Aparat Penegak Hukum,” terangnya.
Hendro membeberkan, bahwa oknum anggota DPR RI dari luar Sultra itu awalnya menjalankan kegiatan usaha bidang trading (jual/beli) ore nikel di Sultra. Namun setelah melihat kesempatan, yang bersangkutan mengupgrade niatnya untuk menambang di lahan koridor.
“Awalnya yang bersangkutan itu hanya trading, tetapi selama masa tenang atau sudah tidak ada riak-riak terkait lahan kooridor, yang bersangkutan memanfaatkan situasi itu untuk melakukan penambangan di lahan celah CV UBP,” jelas aktivis asal Konawe Utara itu.
Oleh karena itu, Hendro mengingatkan agar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk intens memantau kegiatan di lahan kooridor di wilayah Blok Morombo, Konawe Utara khususnya di lahan celah CV UBP.
Pihaknya juga meminta kepada Polda dan Kejati Sultra untuk mendeteksi oknum anggota DPR RI dari fraksi Partai “G” yang diduga berencana merusak tatanan pengelolaan SDA di Sulawesi Tenggara dengan merencanakan penambangan ilegal di lahan celah CV UBP.
“Kami akan terus pantau, kami tidak akan membiarkan siapapun masuk merusak daerah kami di Konawe Utara. Olehnya itu, kami berharap agar Polda dan Kejati Sultra bersinergi menjaga SDA di Bumi Anoa dari tangan-tangan orang jahat,” ujar aktivis nasional itu.
Terakhir pria yang akrab disapa Egis itu membeberkan, bahwa dalam rencana penambangan di lahan celah CV UBP, ada pihak yang mengaku dekat dengan pihak Bareskrim Mabes Polri. Hal itu, menurut dia, dilakukan untuk membungkan APH di daerah.
“Kami sudah dapat informasinya, mereka mengaku dekat dengan Bareskrim Polri. Makanya mereka berani merencanakan penambangan ilegal di lahan celah CV UBP. Tapi kita akan terus pantau, jika ada yang berani berkegiatan maka kami akan membawa kasusnya ke Mabes Polri,” pungkas Hendro.
