Connect with us

Berita

Jelang Nataru, KSOP Kendari Buka Posko Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Laut

Penulis: Renaldi

Published

on

KENDARI – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari membuat posko terpadu penyelenggaraan angkutan laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Senin (18/12/2023).

Bertempat di halaman Kantor KSOP Kendari, Kasi Lala KSOP Kelas II Kendari, La Ode Mustafa saat memimpin upacara menyampaikan sambutan dan amanat Dirjen Hubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi.

Seperti yang kita ketahui, Angkutan Nataru Tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 44,86% dibandingkan tahun 2021- 2022, Pada Angkutan Nataru tersebut tranportasi laut berjalan dengan baik, lancar serta berjalan aman.

“Untuk penyelenggaraan Angkutan Nataru Tahun 2023-2024 ini kita harus dapat menyelenggarakan transportasi laut saya harap kita dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut pada masa Nataru ini,” jelasnya.

Angkutan laut adalah salah satu pilihan transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah kepulauan dimana transportasi laut menjadi satu-satunya sarana transportasi yang tersedia. Selain itu, angkutan laut juga menjadi solusi untuk menghindari kemacetan di jalur darat yang sering terjadi pada saat musim mudik.

“Patut kita tekankan betapa pentingnya angkutan laut dalam mendukung suksesnya angkutan natal 2023 dan tahun baru 2024 di Indonesia,” tambahnya.

Lanjutnya pihaknya juga menyadari bahwa angkutan laut memiliki risiko yang tidak kalah besar dibandingkan dengan transportasi lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam menjaga keselamatan kapal, penumpang dan kru kapal.Selain itu perlu juga sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik seperti membeli tiket secara online, datang tidak jauh-jauh hari agar tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal.

“Dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar mempersiapkan angkutan laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kesehatan penumpang, awak kapal, dan petugas pelabuhan,” tuturnya.

Ia menuturkan untuk memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laiklaut, diinstruksikan kepada para Kepala Kantor KSOP Utama, Kepala KSOP Khusus Batam, Kepala KSOP Kelas I s/d IV dan Kepala UPP Kelas I s/d III agar melaksanakan uji kelaiklautan kapal (ram check) terhadap seluruh kapal yang berada/beropersi di wilayah kerjanya.

“Pentingnya meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakehokder dan operator serta membentuk Posko Pelayanan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sesuai Instruksi Dirjen Perhubungan Laut No: IR-DJPL 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2023 Dan Tahun Baru 2024,” tuturnya.

Lanjutnya guna meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya terhadap pengawasan kapasitas penumpang serta berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk.

“Kemudian pentingnya mengoptimalkan potensi armada pada daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik sehingga dapat mengurangi terjadinya penumpukan penumpang, dan memperbaharui informasi terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik di pelabuhan atau melalui media sosial bagi perusahaan pelayaran,” bebernya.

Selain itu, pihaknya mesti membuat mitigasi potensi resiko dan memperhitungkan kesiapan armada, serta memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan informasi terkait penyelenggaraan Angkutan Laut Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan menugaskan Tim SMRT atau Social Media Response Team untuk selalu memperbarui konten media sosial UPT serta selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui Nomor Hotline yang disiapkan oleh masing-masing UPT.

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini pihaknya meminta kepada seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut termasuk para petugas Posko untuk dapat menjalankan tugas ini dengan dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan sungguh-sungguh serta melaporkan perkembangannya setiap hari.

“Dengan komitmen, kolaborasi, koordinasi, dan integritas, marilah kita bersama-sama berupaya agar Penyelengaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berjalan dengan baik dan sukses serta masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan selamat, aman, nyaman, lancar dan sehat serta terkesan dengan perjalanan mudik mereka sebagaimana narasi utama Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024ini, yaitu “Transportasi Aman Liburan Nyaman”,” pungkasnya.

Untuk diketahui kegiatan tersebut juga diikuti Instansi terkait lainnya, selain itu pembukaan posko terpadu resmi dibuka dengan tanda penyematan terhadap perwakilan personil instansi terkait lainnya.

Berita

Warga Lingkar Tambang Sampaikan Dukungan untuk PT WIN di PN Andoolo

Published

on

KONAWE SELATAN – Sejumlah warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Senin (8/6/2026), untuk menyampaikan dukungan terhadap PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang saat ini tengah menghadapi gugatan terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Aksi yang berlangsung tertib dan damai itu diikuti masyarakat lingkar tambang yang mengaku merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan, baik melalui kesempatan kerja maupun kontribusi terhadap pembangunan desa.

Koordinator lapangan aksi, Pemrin, mengatakan PT WIN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

“Kami merasakan langsung manfaat dari keberadaan perusahaan. Banyak warga yang bekerja di perusahaan, dan berbagai program sosial serta pembangunan telah dirasakan masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan orasi.

Menurut Pemrin, berbagai tudingan yang selama ini diarahkan kepada PT WIN dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Massa aksi juga menilai bahwa keberadaan investasi perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat setempat.

Selain menyampaikan dukungan kepada PT WIN, warga berharap majelis hakim PN Andoolo dapat memeriksa dan memutus perkara secara independen, objektif, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap pengadilan dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti serta fakta yang sebenarnya,” kata Pemrin.

Masyarakat menegaskan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan merupakan bentuk partisipasi warga yang selama ini merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan. Mereka berharap suara masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian dalam dinamika yang berkembang terkait PT WIN.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan warga menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Pengadilan Negeri Andoolo.

Dalam pernyataan sikap tersebut, masyarakat menyampaikan enam poin, yakni mendukung investasi yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengapresiasi kontribusi PT WIN terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, juga pembangunan di wilayah lingkar tambang, menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, meminta perkara diputus secara objektif berdasarkan fakta persidangan, menolak penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta mendorong penyelesaian perbedaan pendapat melalui dialog dan mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, perkara yang melibatkan PT WIN saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Andoolo. Hingga berita ini diterbitkan, pihak penggugat belum memberikan tanggapan terkait aksi dukungan yang dilakukan warga Desa Torobulu tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak penggugat guna menghadirkan informasi yang berimbang sesuai kaidah jurnalistik.

Continue Reading

Berita

Polda Sultra Tetapkan Satu Tersangka Tambang Ilegal di Kolaka, Tiga Excavator Disita

Published

on

KOLAKA – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Sultra. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), aparat kepolisian mengungkap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Edi Raharjono, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut.

“Ada laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa,” ujar AKBP Edi, Minggu (7/6/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, tim Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan tanpa mengantongi izin resmi.

Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit excavator yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal, serta tumpukan batu hasil aktivitas pertambangan.

“Tim mengamankan tiga unit excavator dan material batu yang diduga merupakan hasil aktivitas tambang ilegal,” kata Edi.

Selain menyita barang bukti, penyidik juga menetapkan seorang tersangka berinisial DD (32) yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.

“Kami telah menetapkan satu orang tersangka berinisial DD,” ungkapnya.

Saat ini, tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Continue Reading

Berita

Evaluasi Kinerja dan Penguatan Sinergi Jadi Fokus Rapat Bulanan KUPP Molawe

Published

on

KONAWE UTARA – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe menggelar rapat bulanan pada Rabu (3/6/2026) sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KUPP Molawe.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan capaian kinerja selama periode sebelumnya, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antarpegawai dalam menjalankan fungsi pelayanan kepelabuhanan.

Dalam rapat tersebut, berbagai capaian kerja yang telah diraih menjadi bahan pembahasan bersama.

“Sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas turut dievaluasi guna menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan,” kata KUPP Molawe.

Para peserta juga membahas rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelabuhan.

Kepala KUPP Kelas I Molawe menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik antarpegawai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Melalui rapat bulanan ini, KUPP Kelas I Molawe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung terwujudnya transportasi laut yang selamat, aman, tertib, lancar, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa.

Continue Reading

Trending