KENDARI – Kecurigaan terhadap dugaan mark up harga dalam pengadaan bahan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 semakin menguat.
Hal tersebut mendapatkan sorotan dari Gabungan pengusaha kontraktor nasional (Gapeknas) provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekretaris Gapeknas Sultra, Muhammad Miradz mengatakan berdasarkan informasi yang dia himpun, spesifikasi bahan seharusnya menggunakan jenis 340 gram, diturunkan menjadi 280 gram.
“Padahal, juknis yang diterima dari KPU pusat menetapkan penggunaan bahan APK 340 gram, namun Kpu Sultra menurukan sepek 280 gram dengan harga lebih tinggi,” kata salah satu pemilik usaha Advertising di Sultra.
Sambungnya Penurunan kualitas ini menimbulkan pertanyaan terkait alasan perubahan spesifikasi dan potensi adanya permainan harga hingga merugikan negara sebesar Rp 24 juta lebih.
“Harusnya harga per meter dengan spesifikasi 340 gram, termasuk pajak dan ongkos kirim itu maksimal Rp 37 ribu permeter ,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penurunan kualitas ini tentu berdampak pada daya tahan bahan dan kualitas tampilan alat peraga kampanye.
“Ini uang bayak loh, harus dikawal dan digunakan sebaik-baiknya, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu,” bebernya.
Terakhir, Muhammad Miradz menyampaikan bahwa hal tersebut juga diduga terjadi di KPU Kabupaten dan Kota di Sultra.
“Jadi di 17 Kabupaten Kota juga harus di wanti-wanti, supaya mereka berdayakan pengusaha di daerahnya masing-masing,” tutupnya.
Kabag SDM KPU Sultra, Bahar saat dikonfirmasi awak media terkait dugaan mark up harga pengadaan alat peraga kampenye mengungkapkan, sebelum menentapkan harga sebelumnya telah dilakukan survei lapangan.
“Teman-teman sudah melakukan survei terkait harga, justru tidak sampai diharga itu,” katanya via panggilan telepon.
Dikonfirmasi lebih jauh terkait patokan harga dan penggunakan APK yang diduga tidak sesuai Juknis, Bahar meminta untuk bersabar dan akan mengkonfirmasi ulang.
“Tunggu saya cek dulu ya,” ujarnya.
Sementara, salah satu penanggung jawab di KPU Sultra, Amir saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, SMS dan panggilan telepon tidak menanggapi permintaan konfirmasi Jurnalis.
Jurnalis media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi ke pihak pemenang tender, bernama Didi melalui pesan WhatsApp, SMS dan panggilan telepon, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.
