Connect with us

Berita

Cegah Stunting dan Gizi Buruk, Pemda Sultra Launching Program Kipas Mas di Koltim

Published

on

KOLAKA TIMUR – Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol Andap Budhi Revianto melaunching program Klinik Pangan Sehat Masyarakat (KIPAS MAS) Tingkat Provinsi di Desa Tumbudadio, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Kamis (14/11/2024).

Selain Pj Gubernur, turut hadir dalam Launching tersebut, Unsur Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pjs Bupati Koltim Ir Ari Sismanto, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Ketua TPK-PKK Provinsi Sultra Dra Hj Waode Munanah Asrun Lio dan jajarannya.

Dalam kese ini juga turut hadir anggota DPRD Sultra Hartini Azis AMa, unsur LAN Makassar, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Sultra, Kadis PMD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, Forkopimda Kabupaten Kolaka Timur, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Koltim, Kepala OPD Lingkung Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, TP-PKK Kabupaten Kolaka Timur dan Jajaran, Camat se-Kabupaten Kolaka Timur, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kolaka Timur, Pelaku Usaha Pangan, serta Masyarakat setempat.

Dikegiatan ini, diawali dengan penyambutan Pj Gubernur dan rombongan dengan tarian penjemputan, pemberian makanan Bergizi kepada 80 orang sasaran, Peninjauan Gerai KIPAS MAS, Peninjauan Lomba Menu B2SA, Peninjauan Teras KIPAS MAS, Penaburan Benih Ikan.

Selanjutnya, Pj Gubernur dan Pjs Bupati Koltim, menyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah Provinsi kepada 222 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diserahkan secara simbolis kepada 5 penerima. Lalu penyerahan Bantuan Pompa Air sebanyak 330 unit dan diserahkan secara simbolis kepada 5 penerima Kelompok Tani. Dan Penyerahan bantuan alat panen (Combine Harvester) sebanyak 5 unit.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengapresiasi program KIPAS MAS ini. Menurutnya, melalui Inovasi KIPAS MAS ini, menggambarkan miniatur kecil tentang ketahanan pangan, meliputi ketersediaan pangan dengan memamfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di masyarakat, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan.

Dijelaskannya, program KIPAS MAS ini, adalah Inovasi dari Pemprov Sultra, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra. Program KIPAS MAS, adalah sebuah program inovasi penanganan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh gizi.

Program ini bertujuan untuk perbaikan gizi masyarakat dan pola konsumsi gizi seimbang dengan memanfaatkan dana desa minimal 20% untuk kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan permendes Nomor:7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

”Saya mengapresiasi program KIPAS MAS ini, yang akan dilakukan secara masif dengan memanfaatkan dana desa minimal 20 persen dari alokasi anggaran desa untuk kegiatan ketahanan pangan, sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan dana desa,” ucapnya.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI ini menambahkan, yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program KIPAS MAS ada 6 yang harus dipriotiskan.

”Ada 6 sasaran yang harus menjadi prioritas kita bersama, yaitu Anak stunting usia 0-1000 HPK, Ibu hamil, Ibu menyusui, Calon pengantin, Pengantin baru, Kekurangan Energi Kronis (KEK),” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Gubernur menyampaikan, kegiatan ini merupakan sebuah inisiatif yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga pada upaya pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui pola konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Ini juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dikatakan Pj Gubernur, salah satu alasan pembentukan KIPAS MAS ini, karena tingginya angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia, yang menjadi perhatian serius. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) menjadi faktor utama.

Lalu, ketidak seimbangan porsi dalam menu konsumsi dapat menyebabkan masalah gizi, diantaranya kekurangan gizi (Stunting, Wasting dan Gizi Buruk), kelebihan gizi (Overweight/Obesity), serta kekurangan zat gizi (Anemia).

Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Sultra ini, yakni, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Tenggara 81,4 tahun 2024 masih dibawah Skor PPH Nasional yang mencapai 94,1. Target yang ingin dicapai sebesar 94. Kedua, Konsumsi beras masyarakat Sulawesi Tenggara masih sangat tinggi rata-rata 104,6 Kg/Kapita/tahun, sedangkan tingkat nasional sebesar 93,8 Kg/Kapita/Tahun. Target yang ingin dicapai 85 Kg/Kapita/Tahun.

Ketiga, Prevalensi Stunting Tahun 2023 sebesar 30% di atas nasional sebesar 21,6%. Target yang ingin dicapai sebesar 14% pada tahun 2024 dan 0% pada tahun 2030. Keempat, Gizi Kurang Tahun 2023 mencapai 8.573 orang. Dan berat Bayi rendah (Wasting) sebanyak 1.272 orang.

Menurut Gubernur, melalui inovasi Klinik Pangan Sehat Masyarakat ini diharapkan akan menjawab semua permasalahan terkait dengan penyakit yang diakibatkan oleh gizi.

”Saya mengapresiasi program KIPAS MAS ini yang akan dilakukan secara masif, dengan memanfaatkan dana desa minimal 20% dari alokasi anggaran desa untuk kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan dana desa,” ucapnya.

Pj Gubernur melanjutkan, berdasarkan Perpress No 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal. Selain itu, keberagaman pangan lokal ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dengan memberikan alternatif yang lebih beragam dan bergizi.

Salah satu strategi alternatif yang dapat menekan kebutuhan pangan lnjut gubernur, melalui penurunan pemborosan pangan. Penyebab pemborosan pangan adalah Perilaku Konsumsi Masyarakat yang Tidak Menghargai Pangan. Melalui Inovasi Klinik Pangan Sehat Masyarakat (KIPAS MAS) ini menggambarkan miniatur kecil tentang ketahanan pangan.

Yakni, Ketersediaan pangan dapat memanfaatkan lahan perkarangan, lahan desa, lahan sekolah, lahan pkk dan lain-lain sebagai sumber pangan keluarga. Aksesibilitas: masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah yang tersedia disekitar tempat tinggal. Pemanfaatan pangan: masyarakat dapat menkosumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

”Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya yang hadir di sini, untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Tidak hanya terkait dengan pola makan sehat, tetapi juga dalam segala aspek kesehatan lainnya, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, serta promosi olahraga dan kegiatan fisik yang dapat menunjang kesehatan tubuh,” ujar Pj Gubernur.

Dikatakannya, jika kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan kita, dan itu dimulai dari kesadaran untuk mengonsumsi pangan sehat. Oleh karena itu, mari kita jadikan KIPAS MAS ini sebagai wahana untuk memperluas wawasan tentang pentingnya makanan sehat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman bagi tubuh kita.

”Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat atas diluncurkannya Klinik Pangan Sehat Masyarakat (KIPAS MAS) ini di Kabupaten Kolaka Timur. Semoga KIPAS MAS ini, dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Semoga kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan dapat terus terjalin untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik, sehat, dan sejahtera,” tutup gubernur.

Sedang Pjs Bupati Koltim dalam laporannya menyampaikan, Program KIPAS MAS dalah sebuah program inovasi penanganan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh gizi. Program ini bertujuan untuk perbaikan gizi masyarakat dan pola konsumsi gizi seimbang dengan memanfaatkan dana desa minimal 20 persen untuk kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Disebutkannya, Ruang lingkup kegiatan KIPAS MAS adalah Teras KIPAS MAS, Kegiatan ini menggambarkan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif. Lalu Gerai KIPAS MAS, Kegiatan ini menggambarkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Dapur KIPAS MAS, Kegiatan ini menggambarkan pengolahan dan pemanfaatan pangan dengan pemberian makanan ber gizi seimbang kepada 80 orang sasaran (Calon Pengantin, Pengantin baru, ibu hamil dan ibu menyusui serta balita) selama 50 kali makan. Program ini diharapkan dilakukan secara masif ke semua desa di Sulawesi Tenggara agar penanganan terhadap stunting dan penyakit gizi lainnya dapat terlaksana dengan baik.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Warga Lingkar Tambang Sampaikan Dukungan untuk PT WIN di PN Andoolo

Published

on

KONAWE SELATAN – Sejumlah warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Senin (8/6/2026), untuk menyampaikan dukungan terhadap PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang saat ini tengah menghadapi gugatan terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Aksi yang berlangsung tertib dan damai itu diikuti masyarakat lingkar tambang yang mengaku merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan, baik melalui kesempatan kerja maupun kontribusi terhadap pembangunan desa.

Koordinator lapangan aksi, Pemrin, mengatakan PT WIN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

“Kami merasakan langsung manfaat dari keberadaan perusahaan. Banyak warga yang bekerja di perusahaan, dan berbagai program sosial serta pembangunan telah dirasakan masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan orasi.

Menurut Pemrin, berbagai tudingan yang selama ini diarahkan kepada PT WIN dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Massa aksi juga menilai bahwa keberadaan investasi perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat setempat.

Selain menyampaikan dukungan kepada PT WIN, warga berharap majelis hakim PN Andoolo dapat memeriksa dan memutus perkara secara independen, objektif, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap pengadilan dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti serta fakta yang sebenarnya,” kata Pemrin.

Masyarakat menegaskan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan merupakan bentuk partisipasi warga yang selama ini merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan. Mereka berharap suara masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian dalam dinamika yang berkembang terkait PT WIN.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan warga menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Pengadilan Negeri Andoolo.

Dalam pernyataan sikap tersebut, masyarakat menyampaikan enam poin, yakni mendukung investasi yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengapresiasi kontribusi PT WIN terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, juga pembangunan di wilayah lingkar tambang, menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, meminta perkara diputus secara objektif berdasarkan fakta persidangan, menolak penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta mendorong penyelesaian perbedaan pendapat melalui dialog dan mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, perkara yang melibatkan PT WIN saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Andoolo. Hingga berita ini diterbitkan, pihak penggugat belum memberikan tanggapan terkait aksi dukungan yang dilakukan warga Desa Torobulu tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak penggugat guna menghadirkan informasi yang berimbang sesuai kaidah jurnalistik.

Continue Reading

Berita

Polda Sultra Tetapkan Satu Tersangka Tambang Ilegal di Kolaka, Tiga Excavator Disita

Published

on

KOLAKA – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Sultra. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), aparat kepolisian mengungkap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Edi Raharjono, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut.

“Ada laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa,” ujar AKBP Edi, Minggu (7/6/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, tim Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan tanpa mengantongi izin resmi.

Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit excavator yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal, serta tumpukan batu hasil aktivitas pertambangan.

“Tim mengamankan tiga unit excavator dan material batu yang diduga merupakan hasil aktivitas tambang ilegal,” kata Edi.

Selain menyita barang bukti, penyidik juga menetapkan seorang tersangka berinisial DD (32) yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.

“Kami telah menetapkan satu orang tersangka berinisial DD,” ungkapnya.

Saat ini, tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Continue Reading

Berita

Evaluasi Kinerja dan Penguatan Sinergi Jadi Fokus Rapat Bulanan KUPP Molawe

Published

on

KONAWE UTARA – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe menggelar rapat bulanan pada Rabu (3/6/2026) sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KUPP Molawe.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan capaian kinerja selama periode sebelumnya, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antarpegawai dalam menjalankan fungsi pelayanan kepelabuhanan.

Dalam rapat tersebut, berbagai capaian kerja yang telah diraih menjadi bahan pembahasan bersama.

“Sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas turut dievaluasi guna menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan,” kata KUPP Molawe.

Para peserta juga membahas rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelabuhan.

Kepala KUPP Kelas I Molawe menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik antarpegawai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Melalui rapat bulanan ini, KUPP Kelas I Molawe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung terwujudnya transportasi laut yang selamat, aman, tertib, lancar, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa.

Continue Reading

Trending