KOLAKA – Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), kawasan industri yang diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi nikel dan manufaktur baterai nasional, mulai memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian. Di balik statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sejumlah petani di Kecamatan Pomalaa dan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengaku mengalami penurunan hasil panen akibat banjir lumpur yang terjadi berulang.
Kawasan industri seluas sekitar 11 ribu hektare itu mulai dikembangkan sejak akhir 2023 oleh konsorsium PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) bersama sejumlah perusahaan. Warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian menilai aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu telah mengubah kondisi lingkungan di sekitar daerah aliran Sungai (DAS) Oko-Oko dan Mekongga.
Kedua DAS tersebut selama bertahun-tahun menjadi sumber utama irigasi bagi sekitar 247 hektare sawah di Desa Oko-Oko dan Desa Lamedai. Namun kini, setiap hujan berintensitas tinggi, air sungai disebut membawa material tanah yang mengendap di lahan pertanian dan merusak tanaman padi.
Arman, petani asal Desa Oko-Oko, mengatakan kondisi sungai berubah drastis sejak aktivitas pembukaan lahan dimulai.
“Air sungai sekarang berwarna cokelat kemerahan setiap kali hujan. Dulu tidak pernah seperti ini,” ujarnya.
Menurut Arman, lumpur yang terbawa banjir membuat permukaan sawah mengeras setelah air surut sehingga menghambat pertumbuhan tanaman padi. Akibatnya, hasil panen menurun. Ia mengaku pendapatan petani turun sekitar 50 persen dibandingkan sebelum proyek industri berjalan. Jika sebelumnya satu musim panen dapat menghasilkan sekitar Rp21 juta, kini banyak petani tidak lagi memperoleh hasil maksimal.
Keluhan serupa disampaikan Semmang, petani asal Desa Lamedai. Sawah seluas dua hektare miliknya tertutup lumpur dan kerikil setelah banjir, sementara benih dan pupuk yang telah disiapkan rusak akibat genangan.
“Kami harus mengulang semuanya dari awal,” katanya.
Petani lainnya, Risal, mengaku pupuk yang baru ditebar hanyut dalam hitungan jam saat banjir datang. Sementara Sukiman mengatakan sawah yang masih dimiliki kini tidak lagi produktif setelah sebagian lahannya digunakan untuk pembangunan kawasan industri.
Organisasi lingkungan Satya Bumi menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat setempat. Menurut mereka, lahan pertanian produktif yang selama bertahun-tahun dikelola warga kini menghadapi tekanan akibat perubahan bentang alam di kawasan hulu.
Salma Inaz dari Satya Bumi mengatakan pembangunan kawasan industri seharusnya tetap memperhatikan keberlanjutan lahan pangan serta kehidupan masyarakat sekitar.
Menurutnya, sedimentasi yang terus terjadi berpotensi menurunkan produktivitas sawah secara permanen apabila tidak segera dikendalikan.
Ia juga mengingatkan kondisi tersebut dapat menyebabkan petani kehilangan sumber penghasilan hingga akhirnya melepaskan lahan karena tidak lagi dapat diolah secara produktif.
Dalam hasil investigasinya, Satya Bumi menyebut pembukaan kawasan IPIP menyebabkan ribuan hektare lahan kehilangan tutupan vegetasi.
Lembaga tersebut juga mengungkap dugaan adanya tumpang tindih sebagian area konsesi dengan kawasan hutan lindung. Berdasarkan analisis mereka, perubahan tutupan hutan berpotensi meningkatkan emisi karbon sekaligus mengurangi fungsi ekologis kawasan.
Juru Kampanye Satya Bumi, Alexandra Aulianta, menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat transisi energi yang mengedepankan perlindungan lingkungan.
Selain dampak terhadap hutan, Satya Bumi juga menyoroti meningkatnya sedimentasi di sungai yang diduga menjadi penyebab banjir lumpur di kawasan pertanian.
Organisasi tersebut turut mengungkap hasil uji laboratorium terhadap sedimen yang ditemukan di area persawahan. Berdasarkan hasil pengujian, sampel sedimen dilaporkan mengandung unsur logam berat, antara lain nikel, kadmium, dan kromium.
Menurut Satya Bumi, kandungan logam berat tersebut berpotensi memengaruhi kualitas tanah pertanian serta menimbulkan risiko kesehatan apabila paparan terjadi dalam jangka panjang.
Sejumlah petani mengaku mengalami gatal-gatal setiap kali membersihkan sawah yang terendam lumpur.
Keluhan serupa juga disampaikan warga pesisir Dusun II Hakatotobu yang melaporkan meningkatnya kasus penyakit kulit dalam beberapa bulan terakhir.
Kepala Puskesmas Pomalaa, Alriyani Hamzah, mengatakan pihaknya masih mendata warga yang mengalami keluhan tersebut. Berdasarkan gejala awal, penyakit yang muncul diduga mengarah pada scabies, namun diagnosis tetap memerlukan pemeriksaan medis lanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kolaka, Syaifullah Halik, mengatakan pemerintah daerah telah menerima laporan mengenai banjir lumpur yang berdampak pada lahan pertanian warga.
Ia menegaskan perusahaan yang beroperasi di kawasan pertambangan harus bertanggung jawab apabila aktivitasnya terbukti menjadi penyebab kerusakan sawah maupun gagal panen.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya meminta tanggapan kepada PT Kolaka Nikel Indonesia selaku pengembang Indonesia Pomalaa Industrial Park mengenai keluhan petani, dugaan sedimentasi akibat pembukaan lahan, hasil uji laboratorium sedimen, serta langkah mitigasi yang dilakukan perusahaan. Namun, belum ada jawaban atau pernyataan resmi yang diterima.
Redaksi juga telah menghubungi pihak manajemen Indonesia Pomalaa Industrial Park untuk meminta klarifikasi atas berbagai temuan yang disampaikan warga dan Satya Bumi. Apabila tanggapan resmi diterima, redaksi akan memperbarui berita ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Makkawaru, mengatakan pengawasan terhadap proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya dilibatkan ketika kementerian melakukan pengawasan atau peninjauan lapangan terhadap proyek tersebut.
