KENDARI – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) membantah tudingan yang menyebut perusahaan tersebut melakukan aktivitas ilegal di kawasan permukiman warga tanpa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tudingan itu sebelumnya mencuat dalam sebuah pemberitaan yang menyoroti keberadaan alat berat perusahaan di area permukiman. PT WIN menilai narasi tersebut tidak berdasar dan cenderung menyudutkan.

Humas PT WIN, Kasman, menegaskan bahwa aktivitas yang dipersoalkan bukanlah kegiatan operasional pertambangan, melainkan penataan lahan yang dilakukan atas permintaan warga setempat.

“Ini bukan aktivitas ilegal seperti yang dituduhkan. Kegiatan tersebut merupakan permintaan warga untuk perataan lahan dan pembangunan tanggul guna mencegah aliran air masuk ke rumah mereka,” kata Kasman.

Ia menjelaskan, penggunaan alat berat di lokasi merupakan bentuk bantuan perusahaan setelah adanya permohonan dari masyarakat.

“Alat berat yang diturunkan di lokasi adalah bantuan dari perusahaan berdasarkan permintaan warga,” ujarnya.

Meski demikian, isu penggunaan alat berat tanpa RKAB tetap menjadi sorotan, mengingat dokumen tersebut merupakan syarat utama dalam kegiatan pertambangan. PT WIN sendiri menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak masuk dalam kategori aktivitas tambang.

Di sisi lain, warga membenarkan adanya permintaan tersebut. Ardi, salah satu warga Torobulu, menyebut inisiatif berasal dari masyarakat yang terdampak kondisi geografis wilayah.

Menurutnya, kawasan tersebut sebelumnya berupa perbukitan yang kerap menyebabkan aliran air mengarah ke permukiman saat hujan.

“Kami yang mengajukan permohonan ke perusahaan untuk melakukan perataan lahan, karena sebelumnya ini bukit dan air sering turun ke rumah warga,” jelas Ardi.

Ia menilai, kegiatan tersebut justru memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko banjir dan aliran lumpur.

“Setelah ada perataan dan tanggul, kami tidak lagi khawatir seperti sebelumnya saat hujan deras,” tambahnya.

Selain itu, warga juga mengakui adanya dampak ekonomi dari kehadiran perusahaan, termasuk peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian, munculnya tudingan aktivitas ilegal menunjukkan adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Sejumlah warga bahkan menyayangkan adanya pihak yang membawa persoalan tersebut ke media tanpa melihat latar belakang kegiatan.

Warga berharap polemik ini dapat dilihat secara utuh, termasuk mempertimbangkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan permintaan masyarakat setempat.

KENDARI – Bencana Longsor di wilayah Olondoro Desa Rahadopi Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana terjadi akibat tingginya curah hujan. Pernyataan ini disampaikan oleh Yazid, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Almharig.

Menurut dia, hujan yang melanda wilayah itu membuat tanah mudah bergerak dan labil sehingga membuat longsor diwilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Almhariq.

“Tingginya curah hujan adalah penyebab longsor paling umum. Air meresap kedalam tanah sehingga membuat tanah kehilangan kekuatannya, apalagi jika kondisi ini terjadi didaerah kemiringan atau tebing, tanah mudah bergerak sebab air menambah beban pada tanah,” ucapnya Sabtu, 11 April 2026.

Kata Yazid, longsor yang sama pernah terjadi pada bulan Juni tahun 2025 yang lalu, dimana longsor terjadi saat PT Almhariq tidak sedang beraktivitas dan Longsor ini terjadi di lokasi yang sama, di sisi badan jalan, bukan di area pit tambang.

“Saat itu curah hujan juga tinggi, sama kondisinya saat ini,” tutur pria kelahiran Pulau Kabaena ini.

Jarak antara lokasi longsor dengan mata air kurang lebih 500 meter, dan tidak mempengaruhi mata air masyarakat.

“Jadi bukan mata air yang tertimbun material longsor, tetapi pipa salah satu penyedia jasa Air bersih yang dikelola yayasan,” imbuhnya.

Saat terjadi longsor beberapa waktu lalu, pihak PT Almhariq langsung bergerak cepat melakukan penanganan dengan mengirimkan tim ke lokasi bersama dengan alat beratnya. Bahkan koordinasi ke pemerintah desa Rahadopi juga dilakukan guna memastikan penanganan longsor berjalan dengan baik.

Pada saat penanganan longsor pertama dan kedua kondisi pipa yayasan sangat aman karena berada di bawah tanah dasar, tetapi longsor yang ketiga agak aneh (berdasarkan video yang beredar), Posisi Pipa berada di atas tanah. Kami menduga, ada pihak-pihak yang menyabotase peristiwa ini untuk mnyudutkan PT. Almharig.

“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Penangan telah kami lakukan, meski pada akhirnya penanganan longsoran ketiga, alat kami dihentikan oleh beberapa oknum dengan alasan yang tidak jelas. Namun saat kunjungan Pak Wakil Bupati Bombana (dalam video yang beredar dimedia sosial), ada alat lain yang kami duga alat perusahaan lain, bisa masuk kelokasi kejadian longsor. Meski begitu, alat berat kami tetap kami standbykan untuk penanganan,” tutur Yazid.

Sebelum menutup, Yazid menambahkan bahwa berdasarkan berita acara pada tanggal 26 Maret 2026, hasil peninjauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana, menemukan fakta lapangan bahwa kondisi mata air lare,ete masih jernih dan tidak terdapat endapan lumpur akibat longsor.

Begitu juga kondisi mata air yang dikelola oleh pihak yayasan yang digunakan oleh warga kelurahan Teomokole,  Rahampu,u, Sikeli, Baliara, Baliara Selatan dan Desa Langkema masih dalam keadaan jernih dan tidak ditemukan bukti adanya endapan lumpu akibat longsor.

KENDARI – Kepala Kantor UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R, memimpin rapat bulanan yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bihalal. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi kinerja sekaligus memperkuat koordinasi antarpegawai dalam menjalankan tugas organisasi.

Rapat tersebut bertujuan meningkatkan sinergi internal guna mendukung pelayanan optimal di bidang kepelabuhanan. Melalui forum ini, seluruh jajaran diharapkan mampu menyatukan langkah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Momentum Halal Bihalal juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antarpegawai, sekaligus menjadi ruang untuk saling memaafkan pasca perayaan Hari Raya.

Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat mendorong semangat kerja yang lebih solid dan profesional.

Dalam kesempatan itu, pimpinan menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan koordinasi yang kuat, pelayanan kepelabuhanan di UPP Molawe diharapkan terus meningkat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas.