KONAWE SELATAN – Tokoh pemuda Konawe Selatan, Awaludin Sisila, mengajak seluruh pihak menyikapi dinamika terkait aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) di Desa Torobulu secara objektif, proporsional, dan mengedepankan solusi demi menjaga stabilitas sosial masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Awaludin usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dari hasil pengamatannya, ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait penguatan pengawasan operasional dan lingkungan. Namun di sisi lain, ia juga melihat adanya dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sejak aktivitas perusahaan berjalan.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan dan berbicara dengan masyarakat sekitar. Memang ada beberapa hal yang perlu terus dievaluasi dan dibenahi bersama, tetapi persoalan ini juga harus dilihat secara utuh dan tidak hanya dari satu sisi,” ujar Awaludin, Selasa (20/5/2026).

Menurutnya, pada beberapa titik operasional yang menjadi perhatian warga, perusahaan masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas lapangan, termasuk pengaturan jalur kendaraan operasional dan pengendalian area kerja tertentu.

Meski demikian, Awaludin mendorong perusahaan agar terus memperkuat langkah mitigasi operasional, seperti penataan area kerja yang berdekatan dengan permukiman warga, pengendalian debu melalui penyiraman jalan operasional, penguatan drainase, serta evaluasi berkala pada titik-titik yang menjadi perhatian masyarakat.

“Saya kira langkah pengawasan dan pembenahan operasional memang perlu terus diperkuat agar masyarakat merasa lebih nyaman dan situasi sosial tetap kondusif,” katanya.

Selain aspek lingkungan, Awaludin menilai keberadaan perusahaan turut memberikan dampak ekonomi bagi sebagian masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil dialog di lapangan, sejumlah warga terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan sebagai tenaga kerja, pengemudi lokal, tenaga pendukung operasional, hingga pelaku usaha kecil yang melayani kebutuhan pekerja.

“Ada masyarakat yang memperoleh penghasilan dari aktivitas operasional perusahaan, baik melalui pekerjaan langsung maupun usaha kecil di sekitar wilayah operasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa pelaku usaha mengaku mengalami peningkatan aktivitas ekonomi sejak operasional perusahaan berjalan, terutama pada sektor warung makan, kebutuhan harian, jasa kendaraan, dan logistik lapangan. Namun, menurutnya, keterlibatan usaha masyarakat masih perlu diperluas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

“Ke depan perusahaan perlu terus memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas usaha maupun kebutuhan operasional perusahaan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Awaludin juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah setempat agar setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan konstruktif.

“Jangan sampai persoalan berkembang karena minimnya komunikasi. Semua pihak perlu mengedepankan dialog dan saling memahami,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak membangun kesimpulan sepihak tanpa melihat langsung kondisi lapangan maupun melalui mekanisme evaluasi yang objektif.

“Harapan kita tentu bagaimana masyarakat tetap merasa nyaman, pengawasan lingkungan terus diperkuat, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.

Selain itu, Awaludin menyebut bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan dan informasi dari warga sekitar, beberapa video yang sempat beredar sebelumnya diambil saat proses penggalian untuk pembangunan talud. Aktivitas tersebut, menurutnya, berbeda dengan kondisi yang saat ini berlangsung di lokasi tambang PT WIN.

Saat ini, lanjutnya, aktivitas perusahaan lebih mengarah pada proses penutupan dan perataan bekas galian tambang. Dari hasil pemantauan di lapangan, ia mengaku tidak menemukan kondisi yang mengarah pada ancaman serius bagi masyarakat sekitar.

Sebagai mahasiswa yang mengedepankan kajian objektif dan berbasis fakta lapangan, Awaludin menilai aktivitas PT WIN saat ini dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional pertambangan sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lingkar tambang.

Ia juga menyebut sejumlah warga merasa terbantu dengan kehadiran perusahaan, mulai dari meningkatnya daya jual usaha masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan sosial yang dirasakan langsung oleh warga sekitar.

“Berbagai informasi yang kami peroleh di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan PT WIN dinilai turut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang,” pungkasnya.

KENDARI – Kursi yang ditempati Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem Sultra justru memantik polemik. Politikus yang hingga kini masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Sultra itu terlihat duduk di barisan belakang, jauh dari deretan elite partai.

Pemandangan itu memicu kritik dari kader senior sekaligus salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni. Ia menilai perlakuan terhadap Tariala bukan persoalan teknis penempatan kursi, melainkan mencerminkan cara partai memperlakukan kadernya sendiri.

“Terlepas dari adanya rekomendasi pergantian Ketua DPRD, Pak Tariala hari ini masih sah menjabat Ketua DPRD Sultra dan masih kader NasDem. Itu harus dihargai,” jelasnya saat ditemui di lokasi Rakerwil, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, penempatan Tariala di kursi belakang memperlihatkan adanya persoalan internal yang tidak dikelola secara dewasa. Padahal, kata dia, NasDem sedang berupaya menjaga soliditas politik di bumi anoa.

Jurni menilai, dalam tradisi politik, etika dan penghormatan terhadap kader merupakan hal mendasar. Karena itu, ia menyebut perlakuan terhadap Tariala justru dapat memunculkan simpati publik kepada Ketua DPRD Sultra tersebut.

“Yang malu sebenarnya bukan Pak Tariala, tapi NasDem sendiri. Publik melihat bagaimana seorang Ketua DPRD diperlakukan oleh partainya sendiri,” jelasnya.

Ia mengatakan, perbedaan politik semestinya tidak dibawa ke ruang-ruang simbolik yang dapat menimbulkan kesan adanya upaya mempermalukan kader. NasDem justru terlihat gagal menjaga estetika politik di hadapan publik.

“Kalau partai mau besar, kader harus diperlakukan dengan baik. Jangan persoalan politik internal kemudian dipertontonkan secara terbuka seperti ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Jurni mengingatkan bahwa proses pergantian Ketua DPRD bukan perkara sederhana. Ada mekanisme partai, rapat paripurna DPRD, hingga persetujuan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri yang harus dilalui.

“Mengganti Ketua DPRD itu bukan seperti mengganti Ketua Fraksi. Prosesnya panjang dan ada aturan yang harus dihormati,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta Ketua DPW NasDem Sultra Ali Mazi mengevaluasi jajaran internal partai, terutama pihak-pihak yang dianggap memberi masukan keliru dalam penyelenggaraan Rakerwil.

Sebagai salah satu pendiri NasDem di Sultra, Jurni mengaku kecewa dengan situasi tersebut. Perlakuan terhadap Tariala justru berpotensi merusak citra Ali Mazi sebagai Ketua DPW NasDem Sultra dan anggota DPR RI.

“Pak Ali Mazi harus mereview persoalan ini. Jangan sampai orang-orang di sekitar beliau justru merusak citra partai dan citra beliau sendiri,” bebernya.

Bahkan ia menyarankan agar Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi, dievaluasi. Menurut dia, polemik yang muncul dalam Rakerwil tidak lepas dari buruknya komunikasi internal partai.

“Kalau kader diperlakukan seperti ini, orang bisa apatis terhadap NasDem. Hari ini yang muncul justru simpati publik kepada Pak Tariala,” tandasnya.

KONAWE SELATAN – Menanggapi pemberitaan terkait rencana gugatan lingkungan yang akan diajukan Perkumpulan Forum Alam Nusantara (P. FAN) terhadap PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya berjalan berdasarkan perizinan resmi dan berada dalam pengawasan instansi pemerintah yang berwenang.

Legal PT WIN, Alvian Pradana Liambo, mengatakan perusahaan menghormati hak setiap pihak dalam menyampaikan aspirasi maupun melakukan kontrol sosial terhadap aktivitas pertambangan. Namun, ia menekankan bahwa setiap dugaan pencemaran atau pelanggaran lingkungan harus dibuktikan secara objektif, ilmiah, dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam negara hukum, dugaan tidak dapat langsung disamakan dengan kesimpulan adanya pelanggaran. Seluruh klaim wajib diuji melalui data, fakta lapangan, kajian ilmiah, dan mekanisme pembuktian yang sah,” ujar Alvian.

Menurutnya, narasi yang berkembang di ruang publik saat ini lebih banyak dibangun berdasarkan asumsi dan kekhawatiran, bukan hasil audit lingkungan maupun putusan lembaga berwenang.

Ia menjelaskan, keberadaan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah permukiman tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum selama kegiatan tersebut berada dalam wilayah izin yang sah, memenuhi kaidah Good Mining Practice, memiliki persetujuan lingkungan, serta menjalankan pengendalian dampak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penilaian terhadap aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi visual atau opini sepihak. Harus ada parameter teknis, data spasial, dan hasil pengawasan resmi,” lanjutnya.

PT WIN juga menilai isu relokasi warga yang mulai berkembang di ruang publik perlu disikapi secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebab, secara hukum relokasi bukan merupakan kewajiban otomatis dalam setiap kegiatan pertambangan.

Menurut Alvian, relokasi hanya dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis dan rekomendasi resmi apabila terdapat dampak signifikan yang telah dibuktikan secara ilmiah serta ditetapkan oleh instansi berwenang.

Di sisi lain, PT WIN menyebut selama ini perusahaan turut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan aktivitas ekonomi warga, perputaran usaha mikro, serta program sosial di wilayah operasional perusahaan.

Karena itu, perusahaan mengingatkan agar isu lingkungan tidak dijadikan alat pembentukan opini prematur tanpa verifikasi yang utuh.

“Kita semua tentu mendukung perlindungan lingkungan hidup. Namun pendekatan yang dibangun harus objektif, berbasis data, dan mengedepankan solusi, bukan sekadar framing konflik yang berpotensi menciptakan keresahan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.

PT WIN memastikan tetap terbuka terhadap evaluasi, pengawasan, maupun koordinasi bersama pemerintah dan masyarakat sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

Perusahaan juga mengajak seluruh pihak menjaga iklim investasi daerah tetap sehat dan kondusif, mengingat sektor pertambangan memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan seimbang. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi justru menimbulkan disinformasi dan merugikan masyarakat luas,” tutup Alvian.