HUKRIM

Kuasa Hukum YSM Laporkan Haris Pratama di Polda Sultra

Penulis: Rinaldy

Published

5 tahun ago

23 Juni 2021

kendarimerdekacom

Hidayatullah SH

KendariMerdeka.com, Kendari – Beredar beberapa pemberitaan di media sosial terkait kasus korupsi perizinan tambang PT Toshida Indonesia yang menyeret nama mantan Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sultra inisial YSM.

Melalui Kuasa Hukum YSM, Hidayatullah SH mengatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran, penghinaan, serta penghasutan kliennya yang dilakukan oleh beberapa orang di media sosial.

“Sudah cukup lama klien kami (YSM) membiarkan keadaan ini, dan setelah menunjuk kami sebagai kuasa hukum, meminta kami untuk mengadukan beberapa pihak, baik orang per orang, yang telah mencemarkan nama baik, penghinaan, dan penistaan. Termasuk melakukan upaya somasi ke beberapa media karena pemberitaan yang tidak objektif, serta melakukan framing terhadap klien kami,” ungakap Hidayatullah, Rabu(23/6/2021).

Hidayatullah mengadukan beberapa pihak baik itu orang perorang maupun melakukan somasi terhadap beberapa media sosial yang telah melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, serta pemberitaan yang dianggap tidak obyektif dan negatif oleh YSM.

“Salah satunya postingan Haris Pratama di Akun Instagram miliknya dan beberapa Media Online Nasional yang dianggap telah mencemarkan, menghina, dan menghasut,” tandasnya.

“Maka terhadap yang bersangkutan besok akan kami laporkan ke Polda Sultra yang dimana dianggap telah melanggar UU ITE,” sambung Hidayatullah.

Hidayatullah juga membeberka bukan hanya Haris Pratama tetapi ada beberapa masyarakat di Sultra yang telah dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

“kami tidak akan sebutkan namanya, nanti akan diketahui setelah peloparan di Polda Sultra,” Rabu(23/6/2021).

Lanjutnya, terhadap laporan beberapa media, pihaknya sudah mengidentifikasi ada 4 media online diantaranya 3 media nasional dan 1 media lokal sultra yang dianggap telah menerbitkan pemberitaan yang tidak berimbang yang telah merugikan kliennya.

“Kami atas nama kuasa hukum telah diamanatkan oleh klien kami untuk melakukan somasi terlebih dulu kepada 4 media tersebut,” Terangnya.

Ia menyampaikan kepada semua pihak agar saat ini termaksud media online maupun cetak dalam melakukan pemberitaan terhadap kliennya diutaman pemberitaan yang berimbang dan berharap tidak ada fitnah maupun pencemaran nama baik.

Ia merasa beberapa pihak telah membuat kliennya merasa tertekan, terlebih masalah sosial termaksud keluarga yang merasa tercemar nama baiknya.

“Padahal dalam kita UU Hukum Pidana, hak tersangka termaksud terdakwa itu dijaga dan tidak bisa langsung dikatakan bersalah melainkan ini adalah asas praduga tak bersalah, terdakwa itu belum tentu bersalah. Dikatan bersalah itu kecuali sudah ada keputusan yang ingkra dari pengadilan,” tegas Hidayatullah.

Sebagai pengara, lanjut Dayat sapaan aktabnya, pihaknya akan menjaga hak-hak YSM baik dalam konteks hak Hukum maupun Hak Asasi YSM sebagai manusia. Oleh karena itu, pihaknya kembali melakukan peringatkan kepada semua pihak untuk benar-benar melihat secara detail dugaan kasus PT Toshida. Pasalnya, pihaknya menilai sudah banyak yang menumpang dalam kasus tersebut.

“Saya tetap mendukung dan terus mengawal proses kasus ini, dan meminta kepada pihak Kejati Sultra untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pemberitaan yang melansir berita menggap klien kami sudah seperti seorang yang bersalah, yang kemudian tidak terlindungi hak-haknya,” harap Dayat.

HUKRIM

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal di Bombana

Published

2 tahun ago

24 Agustus 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus(DitReskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan dua orang tersangka penambangan emas ilegal di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Kedua tersangka yaitu berinisial BN dan BH. mereka ditetapkan bersalah atas dugaan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau pertambangan mineral dan batubara melalui gelar perkara Pada (23/8), di Ruang Aula Ditreskrimsus Polda Sultra.

Dirkrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit Tipidter, Kompol Ronald Arron Maramis mengatakan, perkara ini merupakan hasil patroli mining yang dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, pada 7 Juli 2024 lalu.

“Lokasi kegiatan penambangan para tersangka berada didalam wilayah kawsan hutan,” kata Kompol Ronald di laman Instagram resmi Tipidter Polda Sultra.

Pada saat penangkapan, kedua terduga pelaku didapati membawa alat-alat berat serta alat lain yang lazim diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah.

“Para pelaku diduga melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat untuk mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan,” ungkapnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Paragraf 4 sektor kehutanan Pasal 37 angka 5 dan/atau Pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a paragraf 4 sektor kehutanan Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dari hasil patroli mining Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra telah mengamankan 4 unit alat berat jenis excavator dan 4 unit mesin dongfeng di 4 lokasi yang berbeda, yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan emas secara ilegal.

HUKRIM

PT BKM Diduga Nambang Ilegal di WIUP PT Antam Blok Mandiodo

Published

2 tahun ago

21 Agustus 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – PT Bumi Konawe Minerina (BKM) diduga menjual ore nikel secara ilegal yang berasal dari dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu di sampaikan oleh Direktur Lingkar Kajian Lingkungan dan Kehutanan (LINK) Sultra, Muh Andriasyah Husen. Kata dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI harus segera bertindak dengan membatalkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT BKM dan memproses hukum pimpinan hingga pemilik dari perusahaan tersebut.

“Agar ore nikel milik negara tetap terjaga dan tidak lagi dikelolah dengan cara-cara yang tidak benar,” ungkapnya.

Sebab lanjut Muh Andriansyah Husen, jika hal itu dibiarkan maka kejahatan di sektor pertambangam khususnya di Blok Mandiodo, Konut akan terus terjadi. Karena kurangnya perhatian dari instansi terkait serta aparat penegak hukum (APH).

“Sebenarnya dugaan kejahatan yang di lakukan PT BKM diketahui APH, tapi sengaja dibiarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, pada 2 Agustus 2024 lalu Koalisi Aktivis Sulawesi Tenggara-Jakarta pernah melaporkan dugaan kejahatan pertambangan perusahaan tersebut ke Kejagung RI serta Kemeterian ESDM. Saat itu, tidak hanya PT BKM akan tetapi dua perusahaan lainnya yakni, PT Alam Nikel Abadi (ANA) dan PT Tambang Meranti Mulia Sejahterah (TMMS).

Sementara itu salah satu Penanggung Jawab PT BKM, Andri yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

HUKRIM

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Uang Tambang di Konut, Polisi Periksa Manajemen PT BKM

Published

2 tahun ago

14 Agustus 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap investor asal Korea Selatan, PT Glory Korin Nickel.

Dugaan penipuan atau penggelapan diduga dilakukan bos PT Gratia Lima Dua inisial JS dengan modus kerjasama penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Bumi Konawe Minerina (BKM) yang berlokasi di Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 miliar lebih.

Kasubdit III Ditreskrimum Polda Sultra, AKBP Seni Pabesak menagatakan, saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksan saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kata Seni Pabesak, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap managemen PT Bumi Konawe Minerina.

“Pihak perusahaan (PT BKM) kami sudah panggil dan yang hadir memberikan keterangan adalah Humas PT BKM (Bumi Konawe Minerina) sudah kami ambil keterangannya,” kata Seni Pabesak via seluler, Senin, 12 Agustus 2024.

Pemeriksaan terhadap pihak PT Bumi Konawe Minerina diperlukan pantaran lokasi yang hendak dikerja PT Glory Korin Nickel.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Glory Korin Nickel, Adriana Lieswan Hapaa berharap agar Polda Sultra dapat menuntaskan laporan mereka yang telah mengakibatkan kerugian besar terhadap pihaknya.

“Kami sudah sangat merugi, dan berharap Polda Sultra segera menuntaskan kasus ini, sebab ini bisa berdampak pada iklim investasi di Sultra,” arapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Adriana menceritakan kronologi dugaan penipuan yang dialami rekannya. Pada Bulan April 2023 lalu, PT Glory Korin Nickel mengadakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Gratia Lima Dua.

Dalam KSO tersebut PT Glory Korin Nickel harus melakukan pembayaran Down Paymen (DP) kepada PT Gratia Lima Dua sebesar Rp 2,5 miliar.

“Pihak kami melakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu tangggal 17 April Tahun 2023 ke rek PT Gratia Lima Dua senilai Rp 1 M, tanggal 28 April tahun 2023 ke rek PT Gratia Lima Dua senilai Rp 750 juta, dan terakhir pada tanggal 7 Mei tahun 2023 ke rek Bank BCA atas nama Pentun Jeremi senilai Rp 750 juta,” ujarnya.

“PT Gratia Lima Dua ini informasinya memiliki SPK di IUP PT Bumi Konawe Minerina (BKM) yang berlokasi di Konawe Utara,” sambungnya.

Berjalan beberapa waktu, PT Glory Korin Nickel telah menyelesaikan pembayaran DP Rp 2,5 Miliar dengan cara tiga tahap kepada PT Gratia Lima Dua. Kemudian, melakukan mobilisasi peralatan tambang, dan membangun mes.

“Awal Mei 2023 tiba – tiba datang pihak PT BKM dan meminta kami keluar dari Lokasi PT BKM, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, padahal kami sudah melakukan pembayaran Dp ke PT Gratia Lima Dua selaku KSO kami,” tukasnya.