Connect with us

Berita

Gubernur Sultra Rapat di Senayan Bahas RUU Daerah Kepulauan

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Kunjungan Gubernur ini dalam kapasitasnya selaku Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

Secara formal, Ketua BKS Provinsi Kepulauan menggelar audiens dengan Wakil Ketua DPD dan Komite I DPD terkait percepatan pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan. Namun, di sela pertemuan itu Ketua DPD La Nyalla Mattalittti sempat bertemu dengan Ketua BKS Provinsi Kepulauan Ali Mazi.

Pada pertemuan itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono didampingi Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Badikenita Putri Sitepu, dan sejumlah anggota DPD Tim Kerja Provinsi Kepulauan, antara lain Achmad Sukisman Azmy (NTB), Angelius Wake Kako (NTT), dan MZ. Amirul Tamin (Sultra).

Sedangkan Gubernur Sultra didampingi oleh Asisten Pemerintahan Muhammad Ilyas Abibu, selaku Kepala Sekretariat BKS Provinsi Kepulauan, Rabu(15/9/2021).

Mengawali pemaparannya, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada jajaran DPD yang bersedia beraudiensi dalam upaya mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

“Dengan telah masuknya RUU Daerah Kepulauan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021, maka kita yang selama ini terus memperjuangkan lahirnya UU Daerah Kepulauan, sudah semestinya lebih intens membangun komunikasi efektif dengan semua stakeholder, utamanya DPR RI dan DPD RI, dan pemerintah pusat, agar pengesahan RUU Daerah Kepulauan dapat terwujud tahun 2021,” kata Gubernur.

Selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan, Gubernur juga menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah ditempuhnya demi mewujudkan disahkannya RUU Daerah Kepulauan.

Langkah-langkah itu antara lain, bersurat kepada gubernur anggota BKS Provinsi Kepulauan pada 18 Desember 2020 lalu perihal permintaan dukungan dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI dalam mendukung percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

Selanjutnya, pada 1 April 2021 lalu, menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan anggota Kaukus Provinsi Kepulauan bersama delapan gubernur provinsi kepulauan di Gedung Nusantara III Senayan.

Kemudian, pada rapat kerja badan legislasi DPR dalam rangka sosialisasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021 di Kantor Gubernur Sultra, 31 Mei 2021, Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu menyampaikan isu-isu aktual dan urgensi perlunya UU Daerah Kepulauan.

Lalu Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, 29 Juni 2021, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPD, Ketua dan anggota BKS Provinsi Kepulauan (hadir secara virtual), anggota Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Daerah Pesisir (Aspeksindo), Kaum Muda Maritim Nusantara, para rektor provinsi kepulauan, kementerian terkait, dan para anggota DPD utusan delapan provinsi kepulauan.

“Inti dari FGD tersebut adalah adanya kesepahaman bersama seluruh stakeholder pada daerah kepulauan untuk bersama-sama memperjuangkan percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang masuk dalam Prolegnas DPR RI Tahun 2021 nomor urut 32 yang merupakan hak inisiatif DPD RI,” papar Gubernur.

Rencananya, selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan, Gubernur Sultra mengagendakan High Level Meeting di Sultra dengan mengundang Presiden, DPD, kementerian terkait, para gubernur anggota BKS, anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan anggota BKS, dan tim teknis BKS pada delapan provinsi anggota BKS.

Di akhir paparannya, Gubernur menyampaikan tiga hal penting terkait RUU Daerah Kepulauan. Pertama, mengingat masa Sidang Paripurna DPR yang tersisa hanya 2-3 kali, waktu yang ada perlu dimaksimalkan agar RUU yang telah masuk prolegnas tersebut dapat segera disahkan.

Kedua, komunikasi kepada para anggota DPR dari masing-masing utusan provinsinya untuk diintensifkan. Ketiga, para gubernur anggota BKS Provinsi Kepulauan dan para bupati/walikota yang masuk dalam cakupan daerah kepulauan secara bersama-sama mengadakan komunikasi kepada Komisi II DPR RI.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

PT Bumi Konawe Minerina Raih Penghargaan pada Rakor PPM Berkelanjutan Konawe Utara

Published

on

KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara, Kamis, 13 Mei 2026, di Hotel Sahid Azizah Syariah, Kota Kendari.

Kegiatan tersebut merupakan agenda yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Utara dengan melibatkan seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Konawe Utara.

Rakor juga dihadiri unsur Forkopimda Konawe Utara, DPRD Konawe Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO).

Rapat koordinasi multipihak itu digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi program PPM berkelanjutan guna mewujudkan investasi berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

Kegiatan tersebut mengusung tagline “PPM Terarah, Dampak Terukur” sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Dalam kesempatan itu, PT Bumi Konawe Minerina menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen perusahaan dalam mendukung pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di daerah tersebut.

Continue Reading

Berita

PT BKM Bekali Siswa SMKN 1 Konut Pengalaman Dunia Pertambangan

Published

on

KONAWE UTARA — Siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Konawe Utara (Konut) jurusan Geologi Pertambangan mengikuti kegiatan pengenalan lapangan bersama PT Bumi Konawe Minerina.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan langsung kepada para pelajar mengenai aktivitas dan proses kerja di dunia pertambangan.

KTT Yovi Fajar Tindangen mengatakan, para siswa diperkenalkan dengan berbagai tahapan operasional tambang, mulai dari proses eksplorasi, pengolahan material, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di area pertambangan.

“Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami secara langsung proses kerja di industri pertambangan, termasuk pentingnya penerapan standar keselamatan kerja,” ujarnya.

Selain itu, pihak perusahaan juga memberikan edukasi mengenai peran tenaga geologi pertambangan dalam mendukung industri pertambangan yang profesional dan berkelanjutan.

Ia berharap kegiatan lapangan tersebut dapat menambah pengalaman praktis para siswa serta memberikan gambaran lebih dekat mengenai dunia kerja yang akan mereka hadapi setelah menyelesaikan pendidikan.

“Diharapkan kegiatan ini menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman bagi siswa sebelum memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Continue Reading

Berita

Tokoh Pemuda Konsel Ajak Semua Pihak Sikapi Aktivitas PT WIN Secara Objektif

Published

on

KONAWE SELATAN – Tokoh pemuda Konawe Selatan, Awaludin Sisila, mengajak seluruh pihak menyikapi dinamika terkait aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) di Desa Torobulu secara objektif, proporsional, dan mengedepankan solusi demi menjaga stabilitas sosial masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Awaludin usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dari hasil pengamatannya, ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait penguatan pengawasan operasional dan lingkungan. Namun di sisi lain, ia juga melihat adanya dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sejak aktivitas perusahaan berjalan.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan dan berbicara dengan masyarakat sekitar. Memang ada beberapa hal yang perlu terus dievaluasi dan dibenahi bersama, tetapi persoalan ini juga harus dilihat secara utuh dan tidak hanya dari satu sisi,” ujar Awaludin, Selasa (20/5/2026).

Menurutnya, pada beberapa titik operasional yang menjadi perhatian warga, perusahaan masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas lapangan, termasuk pengaturan jalur kendaraan operasional dan pengendalian area kerja tertentu.

Meski demikian, Awaludin mendorong perusahaan agar terus memperkuat langkah mitigasi operasional, seperti penataan area kerja yang berdekatan dengan permukiman warga, pengendalian debu melalui penyiraman jalan operasional, penguatan drainase, serta evaluasi berkala pada titik-titik yang menjadi perhatian masyarakat.

“Saya kira langkah pengawasan dan pembenahan operasional memang perlu terus diperkuat agar masyarakat merasa lebih nyaman dan situasi sosial tetap kondusif,” katanya.

Selain aspek lingkungan, Awaludin menilai keberadaan perusahaan turut memberikan dampak ekonomi bagi sebagian masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil dialog di lapangan, sejumlah warga terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan sebagai tenaga kerja, pengemudi lokal, tenaga pendukung operasional, hingga pelaku usaha kecil yang melayani kebutuhan pekerja.

“Ada masyarakat yang memperoleh penghasilan dari aktivitas operasional perusahaan, baik melalui pekerjaan langsung maupun usaha kecil di sekitar wilayah operasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa pelaku usaha mengaku mengalami peningkatan aktivitas ekonomi sejak operasional perusahaan berjalan, terutama pada sektor warung makan, kebutuhan harian, jasa kendaraan, dan logistik lapangan. Namun, menurutnya, keterlibatan usaha masyarakat masih perlu diperluas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

“Ke depan perusahaan perlu terus memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas usaha maupun kebutuhan operasional perusahaan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Awaludin juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah setempat agar setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan konstruktif.

“Jangan sampai persoalan berkembang karena minimnya komunikasi. Semua pihak perlu mengedepankan dialog dan saling memahami,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak membangun kesimpulan sepihak tanpa melihat langsung kondisi lapangan maupun melalui mekanisme evaluasi yang objektif.

“Harapan kita tentu bagaimana masyarakat tetap merasa nyaman, pengawasan lingkungan terus diperkuat, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.

Selain itu, Awaludin menyebut bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan dan informasi dari warga sekitar, beberapa video yang sempat beredar sebelumnya diambil saat proses penggalian untuk pembangunan talud. Aktivitas tersebut, menurutnya, berbeda dengan kondisi yang saat ini berlangsung di lokasi tambang PT WIN.

Saat ini, lanjutnya, aktivitas perusahaan lebih mengarah pada proses penutupan dan perataan bekas galian tambang. Dari hasil pemantauan di lapangan, ia mengaku tidak menemukan kondisi yang mengarah pada ancaman serius bagi masyarakat sekitar.

Sebagai mahasiswa yang mengedepankan kajian objektif dan berbasis fakta lapangan, Awaludin menilai aktivitas PT WIN saat ini dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional pertambangan sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lingkar tambang.

Ia juga menyebut sejumlah warga merasa terbantu dengan kehadiran perusahaan, mulai dari meningkatnya daya jual usaha masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan sosial yang dirasakan langsung oleh warga sekitar.

“Berbagai informasi yang kami peroleh di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan PT WIN dinilai turut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending